PERKEMBANGAN KELOMPOK

DALAM

MASYARAKAT MULTIKULTURAL

1. Pendahuluan

Pada bahasan sebelumnya telah kita fahami bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bersifat majemuk; hanya berbeda dengan konsep Furnivall (1967) yang mengartikan pluralisme masyarakat Indonesia di dalam konteks masyarakat kolonial yang membedakan golongan-golongan Eropa , Tionghoa, dan golongan Pribumi, maka menurut Nasikun, pluralisme masyarakat Indonesia sesudah masa revolusi kemerdekaan harus dimengerti di dalam konteks perbedaan-perbedaan internal diantara golongan Pribumi. Pengertian pluralitas masyarakat Indonesia yang membedakan golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan Pribumi sebagaimana yang dikemukakan oleh Furnivall memang cukup bisa dipertanggung jawabkan untuk melihat masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda. Akan tetapi sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, golongan Eropa yang sebelum itu menempati kedudukan yang sangat penting di dalam masyarakat Indonesia, kemudian terlempar ke luar dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Sejak itu, pluralitas yang terdapat di dalam golongan Pribumi itu sendiri memperoleh artinya yang lebih penting daripada apa yang dikemukakan oleh Furnivall.

2. Perkembangan Kelompok : Kajian Horisontal dan Vertikal

2.1. Dimensi Horisontal

a. Pluralitas Sukubangsa

Keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang tersebar disuatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas sukubangsa di Indonesia. Ketika nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran dari daerah yang sekarang kita kenal sebagai daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira 2.000 tahun sebelum masehi, keadaan geografis serupa itu telah memaksa mereka untuk harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lain.

Isolasi geografis yang demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan sukubangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan sukubangsa yang lain. Tiap kesatuan sukubangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan perkecualian yang sangat kecil , mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih daripada itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, satu kepercayaan yang seringkali di dukung oleh mitos-mitos yang hidup di dalam masyarakat.

Tentang berapa jumlah sukubangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai-bagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kamsyarakatan. Hidred Geertz (1983), misalnya, menyebutkan adanya lebih dari 300 sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Skinner (1959) menyebutkan adanya lebih dari 35 sukubangsa menurut kajian induk bahasa dan adat yang tidak sama, Van Vollenhoven (1949) mengemukakan sekurangnya ada 19 daerah pemetaan menurut hukum adat yang berlaku Kendati angka-angka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang lalu; akan tetapi dengan perkiraaan bahwa angka kelahiran dan angka kematian selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan sukubangsa yang ada di Indonesia, maka angka-angka tersebut di atas barangkali masih dapat menggambarkan keadaan masa kini.

Dalam pada itu, mengikuti pengertian sukubangsa sebagaimana tersebut di atas, baik orang-orang Tionghoa yang datang terdahulu, ataupun mereka yang datang kemudian secara suka rela melalui media perdagangan, maupun yang didatangkan oleh kolonial Belanda yang maksudnya diperbantukan dalam sektor perdagangan, agaknya tidak bisa lagi dilihat sebagai kelompok luar masyarakat; keberadaan mereka di bumi Indonesia ini telah turun menurun untuk beberapa generasi, menganggap diri sebagai penduduk di negeri ini, memutuskan untuk kemudian menetap secara utuh dengan berusaha melebur dalam budaya Indonesia; walau masih ada ikatan-ikatan emosional dengan negeri leluhurnya, tercermin dalam beberapa unsur kebudayaan yang masih kuat melekat dalam kehidupannya, namun karena secara fisik tidak ada lagi hubungan-hubungan dengan tanah asal mereka atau orang-orang yang tinggal di sana, maka lambat laun orang-orang Tionghoa ini lebih mengakui sebagai bagian dari masyarakat Indonesia daripada masyarakat Tionghoa. Walaupun secara kuantitas (jumlah jiwa) sedikit, akan tetapi umumnya kedudukan mereka sangat kuat di sektor ekonomi dan sangat berpengaruh pada hubungannya dengan sukubangsa-sukubangsa lain di Indonesia , yang sebagai keseluruhan biasanya ditempatkan sebagai golongnan pribumi.

b.    Pluralitas Agama

Faktor kedua, yaitu kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara samudera Indonesia dan samudera Pacifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena letaknya yang berada di tengah-tengah lalu-lintas perdagangan laut melalui kedua samudera tersebut, maka masyarakat Indonesia telah sejak lama sekali memperoleh berbagai-bagai pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui para pedagang asing, dari mulai pengaruh kebudayaan India, Cina, Persia, sampai Eropa; sedangkan Jepang yang pernah menduduki Indonesia untuk beberapa tahun agak kurang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat setempat.

Semua pengaruh kebudayaan tersebut kita jumpai dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Di luar Jawa, hasilnya kita lihat pada timbulnya golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah yang strategis berada di dalam jalur perdagangan internasional pada waktu masuknya reformasi agama Islam, golongan Islam konservatif-tradisionalis ditemukan di daerah-daerah pedalaman, dan golongan Kristen Katolik dan Protestan di daerah-daerah Maluku, Nusatenggara Timur, Sulawesi Utara, Tapanuli, dan sedikit di daerah Kalimantan Tengah; serta golongan Hindu Bali (Hindu-Dharma) terutama di pulau Bali.

Di pulau Jawa , kita jumpai golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah pantai utara Jawa Tengah dan JawaTimur dengan kebudayaan pantainya, serta sebagian besar daerah Jawa Barat; golongan Islam konservatif-tradisionalis di daerah-daerah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan golongan Islam nominal yang biasa disebut dengan golongan Islam Abangan, terutama di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta golongan minoritas kristen yang tersebar hampir disetiap daerah perkotaan di Jawa.

b.1. Pengaruh Hindu - Bud  ha.

Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sebelum masehi. Hinduisme dan Budhaisme, pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah lama hidup. Namun demikian terutama di pulau Jawa dan pulau Bali pengaruh agama Hindu dan Budha itu tertanam dengan kuatnya sampai saat ini. Cerita seperti Mahabharata atau Ramayana sangat populer sampai sekarang, bahkan pada beberapa sukubangsa seperti Sunda, Jawa, atau Bali, pengaruh cerita-cerita itu sudah dianggap sebagai bagian atau ciri dari kebudayaannya; beberapa film Indonesia ternyata banyak yang berorientasi pada sifat-sifat film India, yaitu antara bernyanyi dan menari; musik dangdut yang demikian populer untuk lapisan masyarakat tertentu, bisa dikatakan berakar dari kebudayaan India. Pengaruh yang paling menonjol dari agama Hindu bisa ditemukan pada masyarakat Bali, walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan karena tentunya unsur budaya asli masih dipertahankan, namun pengaruh agama Hindu tertanam kuat pada kepercayaan masyarakat Bali; secara umum kalau kita berbicara tentang Hindu di Indonesia, hampir dipastikan jawabannya pasti Bali, jadi agak mengherankan kalau kita pada satu saat menemukan orang Bali yang beragama lain, walaupun ada tetapi populasinya sedikit.

b.2. Pengaruh Kebudayaan Islam

Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyatrakat Indonesia sejak abad ke 13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke 15. Pengaruh agama Islam terutama memperoleh tanah tempat berpijak yang kokoh di daerah-daerah di mana pengaruh agama Hindu dan Budha tidak cukup kuat. Di daerah Jawa tengah dan Jawa Timur, dimana pengaruh agama Hindu dan Budha telah tertanam dengan cukup kuat, suatu kepercayaan keagamaan yang bersifat sincretic dianut oleh sejumlah besar penduduk di kedua daerah tersebut, dimana kepercayaan animisme-dinamisme bercampur dengan kepercayaan agama Hindu, Budha dan Islam. Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan abad ke 17 dan terutama pada akhir abad ke 19 itupun tidak berhasil mengubah keadaaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu Bali masih tetap merupakan daerah pengaruh agama Hindu.

Harsoyo (1999) menyebutkan bahwa praktik penyebaran agama Islam itu melalui dua proses, yaitu melalui mekanisme perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang India dari Gujarat dan orang-orang Persia, dan yang kedua melalui penguasaan sentra-sentra kekuasaan di pulau Jawa oleh orang-orang Pribumi yang telah memeluk agama Islam; dengan proses yang cukup rumit ini tidak mengherankan kalau kemudian terdapat beberapa perbedaan proses penyerapan agama Islam ini di Indonesia. Untuk orang-orang yang tinggal di daerah pesisir agak berbeda dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman; untuk orang-orang yang telah kuat memeluk agama Hindu dan Budha agak berbeda dengan orang-orang yang lebih longgar darinya; untuk yang menerimanya dari orang-orang Gujarat agak berbeda dengan pengaruh Persia; bahkan menurut seorang peneliti Amerika tentang kebudayaan-kebudayaan di Indonesia, Clifford Geertz (1989), keberadaan agama Islam pada suatu masyarakat Jawa Tengah itu dilaksanakan menurut tiga lapisan masyarakat, yaitu agama Islam yang hidup pada kelompok bangsawan yang disebutnya sebagai Priyayi, Islam yang hidup pada kelompok rakyat kebanyakan yang disebutnya sebagai Abangan, dan Islam yang hidup pada anggota-anggota kelompok pesantren sebagai pusat pengkajian agama Islam yang disebut Santri.

b.3. Pengaruh Kebudayaan Barat.

Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke 16, kedatangan mereka ke tanah Indonesia ini karena tertarik dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku, rempah-rempah ini adalah sebagai barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada saat itu. Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis untuk meninggalkan Indonesia pada sekitar tahun 1600 M, maka pengaruh agama Katolik pun segera digantikan oleh pengaruh agama Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama jika dibandingkan dengan bangsa Portugis, telah mengakibatkan pengaruh agama Proterstan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnyaa tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu, sekalipun bangsa Belanda berhasil menanamkam kekuasaan politiknya tidak kurang selama 350 tahun lamanya di Indonesia.

c. Pengaruh Lingkungan Geografis

Iklim yang berbeda –bedadan struktur tanah yang tidaksama di antara berbagai-bagai daaerah di kelpulauan Nusantara ini, merupakan faktor yang menciptakan pluralitas regional di Indonesia. Perbedaaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia, yaini : daerah pertanian sawah (wet rice cultivation) yang terutama banyak dijumpai di pulau Jawa dan Bali, serta daerah pertanian ladang (shifting cultivation) yang banyak dijumpai di luar Jawa. Perbedaan lingkungan ekologis tersebut menjadi sebab bagi terjadinya kontras antara Jawa dan luar Jawa di dalam bidang kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya.

Kontras antara daerah Jawa dengan luar Jawa diperkuat lagi dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam di antara ke dua daerah tersebut di bidang sosial-budaya; kesuburan tanah dan sistetm pertanian yang lebih intensif dipulau Jawa telah menjadi landasan bagi pentingnya peranan daerah tersebut pada masa-masa yang telah lalu. Oleh karena sistem pertanian yang intensif berkembang disana. Maka desa-desa di Jawa tidak mungkin sepenuhnya dapat berdiri sendiri-sendiri sebagai selfsufficeint unit. Sistem pertanian yang demikian, sebaliknya, justru membutuhkan kerja sama lebih besar untuk memelihara sistem irigasi diantara desa-desa yang tergantung kepada sistem irigasi tersebut. Keadaan serupa itu lebih lanjut membutuhkan suatu unit kemasyarakatan yang lebih besar untuk mengintegrasikan berbagai-bagai desa tersebut. Maka berkembanglah dipulau jawa kerajaan-kerajaan yang didukung oleh sejumlah besar desa-desa sebagai pembayar pajak, sementara kerajaan sebaliknya memberikan pelayanan birokrasi, perlindungan dan tuahnya kepada masyarakat sebagai imbalannya.

Di atas landasan pola itulah maka perkembangan lebih lanjut tidak saja menempatkan kerajaan dengan raja beserta para bangsawan yang ada di sekitarnya sebagai pusat pemerintahan, melainkan juga sebagai pusat kebudayaaan. Pengaruh Hinduisme dan Budhaisme yang datang dari India jauh sebelum kedatangan Islam ke pulau Jawa telah memperkokoh sistem tersebut; dibawah pengaruh Hinduisme dan Budhaisme, maka sistem aristokrasi menjadi semakin tegas dan terinci dengan konsep tentang kerajaan yang bersifat suci dan mengandung kekuatan magis sebagai landasan nya. Proses tersebut berjalanvcterus dan mencapai kematangannya justru pada awal kedatangan orang-orang kulit purtih di Indonesia. Sebagai akibat terdesaknya pengaruh perdagangan laut oleh masuknya orang-orang kulit putih di perariran Indonesia, maka sejak abad ke 17 kebudayaan Jawa berpaling dari dunia luar, membalik ke dalam, dan semata-mata menuju ada upaya mempertinggi dan memperluas kehidupan keraton. Pemusatan kaum bangsawan dalam keraton memperkuat hal itu. Kendati sifat keningratan kebudayaan Jawa bukan baru timbul pada waktu itu, akan tetapi ia mencapai tingkatnya yang tinggi pada waktu itu

Berbeda sekali dengan sistem pertanian sawah di Jawa yang mendorong tumbuhnya suatu tertib kemasyarakatan yang mendasarkan diri di atas kekuasaan di daratan, maka sistem pertanian ladang diluar Jawa telah mendorong tumbuhnya suatu sistem kemasyarakatan yang mendasarkan diri di atas kekuasaan di lautan melalui keunggulan di dalam lapangan perdagangan. Apabila di Jawa pernah tumbuh kekuasaan Majapahit yang gemilang, maka di luar Jawa pernah pula berkembang kerajaan Sri Wijaya yang cemerlang.

Pemerintah Hindia-Belanda yang berlangsung tidak lurang dari 350 tahun itu bukannya meniadakan kontras antara Jawa dan luar Jawa, melainkan membiarkannya demikian. Sebagai mana kita ketahui bersama, maka sejak abad ke 18 tekanan daripada perdagangan Belanda berpindah dari daerah Maluku ke pulau Jawa. Sejak saat itu pengawasan pemerintah Hindia-Belanda terhadap daerah-daerah di luar Jawa menjadi lebih bersifat tidak langsung. Akibat yang timbul dari keadaan ini tidak dapat lain daripada tetap memelihara kontras antara Jawa dan luar Jawa, untuk tidak mengatakan mengukuhkannya.

Pola perdagangan yang telah tumbuh lama sebelum itu tetap terpelihara di daerah-daerah luar Jawa, sementara kekuasaan langsung pemerintah Hindia-Belanda di pulau Jawa telah mematikan kegiatan perdagangan penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya untuk kepentingan mencukupi kebutuhan tenaga-tenaga administratif yang murah bagi kepentingan pemerintah Hindia-Belanda, maka penduduk pulau Jawa lebih banyak direkrut ke dalam kehiduan birokrasi daripada yang dialami oleh rekan-rekannya di luar pulau Jawa

Kebanyakan dari mereka berasal dari golongan elit tradisionil, yang sejak dilaksanakannya ‘politik ethis’ banyak memperoleh kesempatan memasuki pendidikan Barat. Oleh karena itu apabila usahawan-usahawan pribumi banyak muncul dari daerah-daerah luar Jawa, maka kaum birokrat justru lebih banyak tumbuh di pulau Jawa. Semuanya itu tetap merupakan faktor yang sangat memepengaruhi persoalan-persoalan hubungan antara daearah di Indonesia sampai saat ini.

d. Pengaruh kota terhadap desa

Satu konsekuensi dari semakin berkembang dan terbukanya sarana-sarana transportasi dan komunikasi antara teritorial kota dengan desa, adalah tingkat intensitas interaksi sosial desa – kota menjadi semakin tinggi; menurut Bintarto (1984) intensitas interaksi sosial ini berdasar pada keadaan dimana pada satu sisi, penduduk kota sangat berkepentingan dengan sumber-sumber makanan yang ada di pedesaan (hinterland), sehingga dengan keadaan itu seolah-olah memaksa mereka proaktif untuk membuka sentra-sentra kebutuhan ini di daerah pedesaan, berbagai infra struktur diadakan untuk mempermudah proses pendistribusian bahan-bahan pokok ini; pada sisi yang lain, penduduk desa juga merasa berkepentingan dengan komunitas kota, terutama yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi. Konsekuensi logis dari intensitas interaksi sosial tersebut adalah pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan pada masing-masing kelompok yang berinteraksi; dalam banyak kejadian agaknya komunitas pedesaan yang lebih banyak menanggapi perubahan itu bila dibandingkan dengan komunitas kota yang relatif tidak mendapat pengaruh apa-apa dari proses ini.

Salah satu bias dari konsep tentang urbanisasi seperti yang diungkapkan Didin Saripudin (2005) yang menyatakan beberapa pengertian urbanisasi yaitu sebagai :

·         Arus perpindahan penduduk ke kota, adanya migrasi dari daerah-daerah lain menuju ke kota.

·         Bertambah besarnya jumlah penduduk kota yang nonagraris di sektor industri dan sektor informal

·         Tumbuhnya pemukiman-pemukiman menjadi kota

·         Meluasnya pengaruh kota di pedesaan mengenai segi ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.

Dengan mengacu pada pengertian pada pengaruh kota di pedesaan di atas, secara tidak langsung pernyataan itu juga mengungkapkan bahwa pengaruh kota terhadap desa juga menyangkut nilai-nilai yang berhubungan dengan mentalitas, gagasan, sikap, dan tindakan–tindakan masyarakat desa terhadap seperangkat nilai-nilai yang mungkin dianggapnya lebih bermanfaat dari yang ada. Pengaruh urbanisasi ini bisa berarti pemberlakuaanya pada penduduk perdesaan yang tinggal di daerah pedesaan dan pada penduduk perdesaan yang tinggal di daerah perkotaan; untuk yang terakhir, tidak demikian menimbulkan masalah karena kehidupan kota memang menuntut orang untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang hidup disana; namun untuk yang pertama, ternyata banyak menimbulkan masalah, dimana orang tidak lagi memilih dan memilah nilai-nilai mana yang baik dan yang buruk.

Kota dan desa adalah dua bentuk persekutuan hidup dengan dua karakteristik yang berbeda, ini tentu disesuikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing bentuk persekutuan tersebut; tidak semua nilai-nilai dapat disesuaikan dengan karakteristik yang berbeda, pemberlakukan nilai-nilai itu akan bersifat kondusif sejauh ada kecenderungan perubahan yang sifatnya membangun, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak punya menjadi punya, dari kekurangan menjadi cukup, dan sebaginya; tidak semua nilai-nilai yang diserap itu kondusif dalam konteks pembangunan, bahkan bukan tidak mungkin keberadaannya justru akan merusak kemapanan tatanan hidup yang telah ada yang akhirnya menganggu keseimbangan masyarakat.

Modernisasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia menuntut keterlibatan segenap anggota masyarakat untuk semua berpartisipasi dalam proses pembangunan, segenap elemen-elemen dalam masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk sama-sama membangun, tidak terkecuali masyarakat-masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok perdesaan; bahkan bak ‘gayung bersambut’ masyarakat perdesaan menanggapinya dengan reaksi yang sangat positif, banyak orang desa yang kemudian berbondong-bondong datang ke kota untuk mengadu nasib. Soekanto (1998) menggambarkan dua keadaan yang menjadi dasar perpindahan penduduk desa ke kota itu, pertama faktror–faktor pendorong (push factors) di pedesaan, dan kedua faktor-faktor penarik (pull factors) dari kota, dengan perinciannya sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mendorong orang desa meninggalkan tempat tinggalnya :

a.       Di desa lapangan kerja pada umumnya sangat terbatas kurang, jumlah penduduk yang semakin bertambah tidak disertai dengan betambahnya lahan-lahan pertanian, keadaan ini menimbulkan suatu bentuk pengangguran tenaga kerja yang disebut sebagai ‘pengangguran tersamar’ (disguised unemployment),

b.      Penduduk desa, terutama individu-individu yang menginjak dewasa, merasa tertekan oleh adat-istiadat yag mengakibatkan cara hidup yang monoton

c.       di desa, tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan; oleh sebab itu banyak orang yang ingin maju, kemudian meinggalkan desa,

d.      Rekreasi sebagai bagian penting dari kehidupan manusia, bentuknya dianggap tidak bisa lagi memenuhi aspirasi individu-individu di perdesaan.

e.       Keinginan untuk mengembangkan usaha–usaha dari keterampilan-keterampilan tertentu selain bidang pertanian, di kota kemungkinan lebih besar.

Faktor-faktor yang menarik orang desa ke kota :

a.       Kebanyakan penduduk desa beranggapan kuat bahwa di kota banyak menyediakan lapangan kerja yang menghasilkan uang banyak, oleh karena sirkulasi uangdi kota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak; maka relatif lebih muda untuk mendapatkannya daripada di desa,

b.      Di kota lebih banyak kesempatan untuk mendirikan perusahaan industri dan lainnya, karena banyak lembaga-lembaga yang sanggup meminjamkan modal besar.

c.       Kelebihan modal di kota lebih banyak daripada di desa

d.      Tersedianya berbagai macam pendidikan lanjutan, umum maupun kejuruan, bahkan untuk orang-orang yang berprestasi dan tidak mampu diberikan fasilitas beasiswa

e.       Kota dianggap tempat yang kondusif untuk mengembangkan berbagai gagasan, yang mungkin kurang mendapat perhatian atau penghargaan bila diberlakukan di perdesaan,

f.       Kehidupan kota relatif bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup yang lebih baik, seperti kesehatan (dokter dan rumah sakit), listrik, air minum, rekreasi, dan lainnya.

g.       Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang ‘lebih tinggi’ dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dan segala lapisan.

Pada saat modernisasi ini digulirkan, kota dipenuhi dengan orang-orang desa, kebanyakan dari mereka adalah untuk menuntut perbaikan hidup, dengan menimba ilmu dan mencari nafkah; mula-mula mereka tinggal untuk sementara waktu, tetapi setelah mendapatkan jalan hidupnya di kota mereka memutuskan untuk tinggal menetap. Orang yang sudah meninggalkan tempat tinggalnya di desa, mempunyai kecenderungan untuk tetap tinggal di kota, terutama faktor transpotasi yang menghambat mereka untuk pergi-pulang dari desa ke kota; mereka hanya akan kembali apabila ada hal-hal penting yang terjadi di desanya. Di dalam rangka ini, kemungkinan besar urbanisasi mengakibatkan perluasan kota, karena pusat kota tidak akan mungkin menampung perpindahan penduduk desa yang begitubanyak; timbullah tempat-tempat tinggal baru di pinggiran kota, proses ini dalam pengertian sosiologi dikenal dengan proses pembentukan suburb.

Sebaliknya, hubungan dengan kota, menyebabkan pula terjadinya perubahan di desa, karena orang-orang yang kemudian tinggal di kota, sekali-kali pulang juga ke desanya. Beberapa unsur kehidupan kota akan terbawa serta, sehingga ada pula rekan-rekan warga desa yang meniru aya kehidupan orang kota, proses mana yang disebut sebagai urbanisme.

Urbanisasi yang terlampau pesat dan tidak terartur, mengakibatkan beberapa keadaan yang merugikan kota; penduduk desa yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota, menemukan kekecewaan yang besar; karena besarnya jumlah mereka yang mencari pekerjaan, maka timbul persaingan antara mereka sendiri yang ditambah pula dengan persaingan yang datang dari penduduk kota sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa mereka ternyata harus berjuang sendiri; secara umum, nilai-nilai hubungan antar manusia di kota, khususnya tolong menolong yang berkenaan dengan profesi seseorang, agaknya kurang berlaku, kecuali untuk lingkup kelompok yang lebih kecil; agaknya, sukar menemukan orang lain yang dapat membantu.

Cita-cita yang muluk akhirnya terhambat, yang akhirnya juga mengakibatkan meningkatnya tuna karya. Masalah tuna karya sesungguhnya sangat pelik, oleh karena mempertajam perbedaan antara golongan yang punya dengan golongan yang tidak punya, suatu keadaan yang di daerah perdesaan jarang terjadi. Berbagai bentuk keadaan kemudian timbul dari masalah tuna karya ini, meningkatnya praktek-praktek tuna susila dan kriminalitas. Tuna susila dan kriminalitas yang mula –mula didorong atas dasar untuk mempertahankan hidup di kota, kemudian dapat berubah menjadi suatu pekerjaan tetap, sehingga timbullah organisasi-organisasi penjahat yang sangat sukar untuk dicegah dan diberantas. Tidak selamanya aktor-aktor tuna susila dan kriminalitas mengindikasikan keadaan ‘orang desa yang hidup di kota’, bahkan untuk beberapa kasus besar, justru orang-orang kota yang bahkan berasal dari lapisan atas yang menjadi pemeran utama dalam permainan kotor ini.

Urbanisasi merupakan proses yang wajar dan tidak perlu dicegah pertumbuhannya. Karena, proses urbanisasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, proses urbanisasi tersebut perlu diarahkan agar tidak terjadi masalah-masalah seperti tersebut di atas. Pada saat ini pemerintah telah mengembangkan dua kelompok kebijakan untuk mengarahkan proses urbanisasi, yaitu mengembangkan apa yang dikenal dengan istilah ‘urbanisasi pedesaas dan juga mengembangkan ‘pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru’.

2.2. Dimensi Vertikal.

a. Tinjauan Ekonomi

Perbedaan menurut dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia menjadi semakin penting dari waktu ke waktu, seperti yang dapat kita rasakan dalam bentuk semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekayaan dan kekuatan politik. Dengan semakin meluasnya pertumbuhan sektor ekonomi modern beserta organisasi administrasi nasional yang mengikutinya, maka kontras pelapisan sosial antara sejumlah besar orang-orang yang secara ekonomis dan politis berposisi lemah pada lapisan bawah, dan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa pada lapisan atas menjadi semakin mengeras. Proses tumbuhnya ketimpangan yang demikian mempunyai akarnya di dalam struktur ekonomi Indonesia pada zaman Hindia –Belanda, yang oleh Boeke (1982) digambarkan sebagai dual economy.

Di dalan struktur ekonomi yang seperti demikian, ada dua macam sektor ekonomi yang sangat berbeda sekali wataknya berhadapan satu sama lain. Sektor yang pertama berupa struktur ekononmi modern yang secara komersial lebih bersifat canggih (sophisticated), banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, dibimbing oleh motif-motif memperoleh keuntungan yang maksimal, dan di dalam konteks masyarakat kolonial hampir sepenuhnya dikuasi oleh orang-orang asing atau oleh keturunan orang-orang asing, termasuk golongan penduduk Tionghoa, yang terutama berasal dari daerah-daerah metropolitan dimana pusat kekuasaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi berada.

Berhadapan dan terpisah dari sektor pertama, kita jumpai sektor kedua berupa struktur ekonomi pedesaan yang bersifat tradisionil, yang menurut teori ekonomi modern struktur ekonomi pedesaan ini merupakan struktur ekonomi yang berorientasi kepada sikap-sikap konservatif, dibimbing oleh motif-motif untuk memelihara keamanan dan kelanggengan sistem yang sudah ada, tidak berminat pada usaha-usaha untuk meperoleh keuntungan dan penggunaaan sumber-sumber secara maksimal, lebih berorientasi pada motif-motif untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan-kepentingan sosial daripada menanggapi rangsangan-rangsangar dari kekuatan-kekuatan internasional, serta kurang mampu mengusahakan pertumbuhan perdagangan secara dinamis.

Kecuali sebagian kecil orang-orang yang telah mendapat pengaruh kehidupan Barat yang modern, maka sebagian besar dari masyarakat Indonesia sebenarnya hidup di dalam sektor struktur ekonomi pedesaan ini. Sekalipun yang dilukiskan oleh Boeke merupakan gambaran masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, namun oleh karena daya pertumbuhan sektor ekonomi modern jauh mengatasi daya pertumbuhan sektor ekonomi tradisionil, maka sisa-sisa pertumbuhannya masih dapat kita saksikna dengan jelas pada masa kini; ingat saja kenyataan bahwa lebih dari 60 % penduduk Indonesia sampai sekarang masih tingal di daerah pedesaan.

Perbedaan kedua struktur ekonomi tersebut secara integral berakar di dalamkeseluruhan struktur masyarakat Indonesia yang mengandung perbedaan yang tajam antara struktur masyarakat kota yang bersifat modern, dengan struktur masyarakat desa yang relatif bersifat tradisionil. Jika sektor ekonomi modern terutama kita jumpai hidup di dalam masyarakat perkotaan, maka sektor ekonomi tradisionil terutama dijumpai di dalam masyarakat desa. Struktur masyarakat yang demikian, seperti halnya dapat kita jumpai di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, ditandai oleh adanya ‘gap’ di dalam hampir setiap aspek kehidupan. Mengikuti penjelasan Edward Shils (1994) yang menyatakan bahwa bentuk masyarakat yang demikian ditandai oleh adanya jurang yang memisahkan antara sejumlah kecil orang-orang yang kaya-raya dengan sejumlah besar warga masyarakat yang melarat; antara sejumlah kecil orang-orang yang berpendidikan dengan sejumlah besar anggota masyarakat yang kurang berpendidikan; antara sejumlah kecil orang-orang kota yang modernis dengan sejumlah besar warga masyarakat yang berpandangan tradisionil; antara sejumlah kecil orang-orang yang berkuasa dengan sejumlah amat besar orang-orang yang dikuasai.

b. Tinjuan Politik

Setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas yang tentunya terjadi secara tidak merata, fenomena ini senantiasa mengakibatkan timbulnya dua macam kategori sosial dalam setiapmasyarakat, yaini mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas. Pembagianotoritas yang bersifat dikotomis itu oleh para penganut aliran konflik dianggap sebagai sumber timbulnya pertentangan-pertentangan sosial dalam setiap masyarakat; keadaan ini bisa terjadi karena dengan pembagian otoritas seperti itu menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu sama lain, Pembagian otoritas seperti itu mengakibatkan mereka yang menduduki posisi sebagai pemegang otoritas, biasanya disebut sebagai kelompok kepentingan (interest group), dan mereka yang tidak  memiliki otoritas, biasa disebut sebagai kelompok semu (quasi-group), memiliki kepentingan-kepentingan, yang baik secara substansial maupun arahnya, berlawanan satu sama lain.

Perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, regional, dan pelapisan sosial merupakan bahsan yang dapat dibicarakan secara terpisah; akan tetapi dalam kenyataannya semua jalin menjalin menjadi suatu kebulatan yang kompleks, serta menjadi dasar bagi terjadinya pengelompokkan pada masyarakat Indonesia. Jalinan tersebut telah menghasilkan terjadinya berbagai ‘kelompok semu’, yang dalam konteks pengertian populer disebut sebagai ‘golongan’ yang akan menjadi sumber dari mana anggota-anggota ‘ kelompok kepentingan’ terutama direkrut.

Timbulnya kematangan kondisi-kondisiteknis. Politis dan sosial sejak permulaan abad ke-20, dan terutama periode setelah kemerdekaan , telah berhasil mengubah kelompok-kelompok semu tersebut menjadi berbagai-bagai kelompok kepentingan, masing-masing dengan salah satu atau beberapa kelompok semu. Sebagai sumber dari mana anggota-anggotanya terutama diangkat. Salah satu kelompok kepentingan yang sangat khusus sifatnya adalah apa yang kita kenal sebagai partai politik.

Pada awal pertumbuhannya di Indonesia, kelompok-kelompok kepentingan semacam itu mula-mula lebih memusatkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosio-kultural daripada bersifat politis. Baru di kemudian hari maka kelompok-kelompok kepentingan tersebut mengubah sifatnya menjadi organisasi yang benar-benar bersifat politis, yaitu di dalam bentuknya sebagai partai politik. Sejarah panjang keberadaan partai politik di Indonesia ini cukup memberi warna dari mekanisme sistem politik yang terjadi, yang keberadaannya tidak terlepas dari unsur-unsur nasionalis, keagamaan, tradisionalis, dan ideologi-ideologi tertentu seperti komunis, sosialis, demokrasi, termasuk profesi, yang sekurangnya dipengaruhi oleh unsur-unsur agama, sukubangsa, kedaerahan, dan stratifikasi sosial. Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid tercatat sebanyak 48 partai politik yang bersaing untuk berpartisipasi dalam mekanisme politik di Indonesia, namun dengan berbagai pertimbangan keseriusan politik, maka pada tahun 2004 diciutkan sampai 24 partai yang lebih selektif dan dianggap matang untuk mewujudkan aspirasi politiknya.

Melihat struktur politik yang demikian, kita menjadi lebih mengerti bertapa persaingan-persaingan antara partai politik di Indonesia pada dasarnya merupakan pertentangan antara kelompok-kelompok sosio-kultural berdasarkan perbedaan-perbedaan  sukubangsa, agama, daerah dan stratifikasi sosial. Tentu saja tidak dapat disangkal bahwa perilaku politik dari berbagai partai politik di Indonesia di dalam hubungannya satu sama lain jauh lebih kompleks daripada sekedar bersumber di dalam perbedaan-perbedaan tadi. Mekanisme politik pada awal-awal pemerintahan Indonesia di lihat oleh Herbert Feith sebagai pertentangan-pertentangan ideologi politik yang bersumber di dalam ketegangan-ketegangan yang terjadi antara pandangan dunia tradisional (tradisi Hindu Jawa dan Islam) disatu fihak, dan pandangan dunia modern, khususnya pandangan dunia Barat, di lain fihak. Perwujudannya dinyatakan oleh konflik ideologis di antara lima buah aliran pemikiran politik, yiatu : Nasionalisme radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam Sosialisme, Demokrat, dan komunisme. Sementara Donald Hindley melihat keragaman pola kepartaian di Indonesia sebagai bersumber di dalam dua macam penggolongan masyarakatIndonesia yang bersifat silang menyilang, yaitu : penggolongan yang bersifat keagamaan di satu fihak, dan penggolangan atas penganut pandangan dunia tradisional dan penganut pandangan dunia modern di fihak lain.

Pola kepartaian semacam itu tentu saja sekarang telah mengalami perubahan, akan tetapi dasarnya yang bersifat sosio-kultural masih belum begitu mengalami perubahan. Terjadinya fusi antara partai, sebagai salah satu campur tangan pemerintah, justru akan sangat tergantung pada seberapa jauh perubahan-perubahan sosiao-kultural yang mendasari pola kepartaian di Indonesia itu akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

3. Keanekaragaman dan Perubahan Kebudayaan

3.1. Masalah keanekaragaman Budaya

Multicultural berasal dari bahasa Inggris, multicultural, bila dikaitkan dengan masyarakat maka arti adalah suatu masyarakat yang terdiri dari banyak kebudayaan. Di dalam masyarakat multikultural ada bermacam-macam kebudayaan yag hidup bersama dan saling berdampingan sertasalingberinteraksi dalam suatu masyarakat. Dengan adanya keanekaragaman kebudayaan tersebut diperlukan adanya sikap saling menghormati, saling menyesuaikan diri antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dan unsur-unsur kebudayaan yang lain dengan tetap berpegang kepada nilai, norma dam kepribadian bangsa sehingga kehidupan masyarakat akan tetap seimbang, tentram, dan damai.

Banyak masalah yang timbul ketika kita tidak mau lagi berpegang pada nilai, norma, dan kepribadian yang kita miliki. Kita akan terombang-ambing karena tidak memiliki arah sehingga kita menjadi masyarakat yang labil yang jauh dari kehidupan kita sebagai bangsa yang sesuai dengan kepribadian bangsa itu sendiri.

Dengan adanya keanekaragam unusur-unsur budaya tersebut, pastilah akan terjadi interaksi, baik langsung maupun tidak langsung antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain; interaksi dari masing-masing budaya itu saling membawa pengaruh, secara sadar dan tidak sadar ternyata akan menyebabkan perubahan-perubahan. Jadi di dalam masyarakat multikultural ada tiga kemungkinan terjadinya interaksi dari unsur-unsur kebudayaan itu :

1. Hubungan antara unsur-unsur budaya daerah

2. Hubungan antara unsur-unsur budaya daerah dengan unsur budaya luar

3. Hubungan antara unsur-unsur budaya nasional dengan unsur budaya luar.

Banyaknya unsur kebudayaan daerah dari suku-suku bangsa yang tersebar di berbagai kepulauan Indonesia memiliki dampak positif, yaitu akan memperkaya khasanah budaya nasional. Namun di fihak lain, keanekaragaman tersebut dapat juga menimbulkan persaingan, kontravensi (rasa kurang senang), atau pertentangan-pertentangan, hal mana didasari oleh suatu sikap primodialisme yang kemudian mewujudkan etnosentrisme yang ditakutkan sebagai cikal bakal terjadinya disintegrasi.Demikian juga dengan adanya akulturasi atau kontak antar kebudayaan yang terjadi akan mebawa perubahan besar yaitu perubahan kebudayaan, suatu keadaan bila dilihat dari sisi negatif akan menimbulkan masalah melemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.

a. Primordialisme

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dan beranekaragam corak budayanya. Bila kita amati dari Sabang dampai Merauke masing-masing suku bangsa memiliki bahasa, agama, budaya, dan adat istidat yang berbeda.. Keragaman kebudayaan masyarakat Indonesia sangat berkaitan erat dengan kondisi alam tempat hidup masing-masing sukubangsa, serta terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan lain bersamaan dengan  interaksi yang terjalin antara budaya dan antar masyarakat. Proses akulturasi budaya dengan sedirinya akan mempengaruhi corak dan bentuk kebudayaan suatu kelompok masyarakat, baik unsur-unsur kebudayaan yang berhubungan dengan cara hidup, seni, bahasa, sistem sosial maupun sistem kepercayaan (religi).

Keanekaragaman kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, dapat terlihat dari perbedaan kepentingan yang dimiliki masing-masing kebudayaan. Sikap atau perilaku untuk mempertahankan pola tindakan dan cara hidup masing-masing dari anggota masyarakat akan menimbulkan primordialisme. Primordialisme adalah faham atau ide dari anggota masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk berkelompok berdasarkan kesuku-bangsaan. Pengertian sukubangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan kesadaran akan identitas dan kebudayaannya, terutama bahasa. Dengan kata lain, suku bangsa ialah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan identitas kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi sering dikuatkan oleh kesatuan bahasa.

Primordialisme memang merupakan faktor penting untuk memperkuat ikatan golongan atau kelompok kebudayaan yang bersangkutan ketika ada ancaman dari luar kelompok kebudayaan tersebut. Namun di sisi lain, primordialisme dipandang sangat negatif karena dapat mengganggu keberlangsungan hidup suatu bangsa. Primordialisme sering dianggap primitif , regresif (perubahan menuju arah kemunduran), dan merusak. Bahkan primordialisme dianggap akan menghambat modernisasi, proses pembangunan, dan merusak integrasi nasional. Akibat kuatnya primordialisme ini akan memicu potensi konflik antar kebudayaan suku-suku bangsa yang ada.

Primordialisme dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, yaitusebagai berikut :

Dampak Positif

1.      Dapat meneguhkan perasaan cinta tanah air

2.      Dapat mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa

3.      Dapat mempertinggi semangat patriotisme

4.      Dapat menjaga keutuhan dan kestabilan budaya

Dampak negatif

1.      Dianggap menghambat hubungan antara suku-suku bangsa

2.      Dianggap dapat menghambat proses asimilasi dan integrasi

3.      Dapat mengurangi bahkan menghilangkan obyektivitas ilmu pengetahuan

4.      Dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi (perbedaan secara sengaja terhadap golongan tertentu yangd didasarkan atas ras, agama, mayoritas, dan minoritas masyarakat)

5.      Merupakan kekuatan terpendam (potensial) terjadinya konflik antara kebudayaan suku-suku bangsa.

Sikap primordialisme yang ada dalam masyarakat akan melahirkan sebuah etnosentrisme, yaitu fanatisme sukubangsa. Etnosentrisme memiliki sifat tidak rasional, emosional, dan sentimental; suatu pertimbangan yang dipakai melalui perasaan, dan bukan logika.

b. Etnosentrisme

Dalam kehidupannya, masyarakat multikultural, senantiasa dihadapkan dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang tidak sama satu dengan yang lain dan kadang-kadang unsur-unsur budaya tersebut sulit dipersatukan, sehingga dapat menimbulkan pertentangan (konflik). Akibat adanya perbedaan-perbedaan pola kebudayaan maka dikhawatirkan akan mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan bahkan bentrokan antara sukubangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain , atau etnis satu dengan etnis lainnya. Bentrokan atau persaingan tersebut ditimbulkan karena adanya faham etnosentrisme di antara sukubangsa yang satu dengan sukubangsa yang lain. Ini terjadi karena masing-masing suku bangsa atau etnis saling menonjolkan kelebihan –kelebihan budayanya dan menganggap budaya lain lebih rendah.

Etnosentrisme adalah sikap menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan sendiri; hal ini dapat diartikan pula sebagai sikap yang menganggap cara hidup masyarakatanya adalah cara hidup yang paling baik.

Etnosentrisme mempunyai dampak positif dan negatif, yaitu sebagi berikut :

Dampak positif

Dilihat dari fungsi sosial, etnosentrisme dapat menghubungkan seseorang dengan golongannya sehingga dapat menimbulkan rasa solidaritas kelompok yang sangat kuat. Dengan perasaan solidaritas yang kuat ini, maka setiap individu akan bersedia memberikan pengorbanan secara maksimal pada kelompok atau masyarakatnya. Sikap etnosentrisme diajarkan kepada kelompok bersama dengan nilai-nilai kebudayaan; salah satu bukti adanya sikap etnosentrisme, adalah hampir setiap individu merasa bahwa kebudayaannya adalah yang paling baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan lain. Contohnya antara lain :

1.      Bangsa Amerika bangga akan teknologi dan kekayaan materialnya

2.      Bangsa Mesir bangga akan peninggalan purbakala yang bernilai tinggi

3.      Bangsa Perancis bangga akan bahasanya

4.      Bangsa Itali banggga akan musiknya

5.      Bangsa Indonesia bangga akan keramah-tamahan dan sifat kegotong-royongannya.

Dengan demikian, dampak positif dari sikap etnosentrisme adalah dapat mempertinggi semangat patriotisme, menjaga keutuhan dan menjada stabilitas masyarakat.

Dampak negatif.

Ketika satu sukubangsa menganggap sukubangsa lain lebih rendah, maka sikap demikian akan meimbulkan berbagai macam konflik. Konflik itu antara lain kasus SARA, yaitu pertentangan yang didasari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Dampak negatif yang lebih luas dari sikap Etnosentrisme adalah :

1.      Akan terhambatnya proses integrasi nasional.

2.      Mengurangi obyektivitas ilmu pengetahuan

3.      Akan menghambat pertukaran budaya , dan menghambat proses asimilasi kelompok yang berbea.

3.2. Masalah-masalah perubahan kebudayaan

Perubahan, adalah salah satu ciri yang melekat dari suatu kebudayaan; perubahan ini seolah-olah mengambarkan sifat hakekat manusia itu sendiri. Setiap manusia memiliki potensi, termasuk dorongan, untuk memperbaiki keadaan diri dan lingkungannya, atas dasar inilah kita bisa melihat perubahan-perubahan hidup manusia, dari awalnya manusia itu ada sampai sekarang. Tidak mengherankan kalau pada awal-awal kehidupan manusia, misalnya, mereka tidak memakai pelingdung badan atau baju yang memadai, itu disebabkan karena pada saat itu mungkin belum ada teknologi atau cara bagaimana membuat baju itu, walaupun mereka menganggapnya perlu; tetapi untuk jaman sekarang, mau baju apa atau yang bagaimana semuanya ada, maka agak mengherankan kalau pada saat ini bahkan ada orang-orang yang ingin tidak berbaju – baju bagi mereka hanya sekedar mode yang senantiasa bisa berubah-rubah, demikian juga dengan tidak berbaju, mungkin mereka menganggapnya hanya sekedar mode.

Perubahan itu bisa berlangsung dengan tempo yang lambat, atau melelui proses evolusi, dan bisa berlangsung dengan tempo yang cepat, atau melalui proses revolusi; bisa menyangkut hal-hal yang kurang mendasar, dan bisa menyangkut hal-hal yang mendasar; bisa berlaku pada masyarakat yang relatif sederhana, dan bisa berlaku pada masyarakat yang relatif kompleks; bisa berasal dari faktor-faktor dari dalam masyarakat, dan bisa berasal dari faktor-faktor di luar masyarakat, dan sebagainya. Bahwa perubahan itu selalu melekat dalam kehidupan manusia itu sudah jelas, tetapi ternyata perubahan itu kemudian menimbulkan beberapa akibat, bahwa ternyata tidak semua anggota masyarakat dapat menerima perubahan, bahwa untuk kasus-kasus tertentu ternyata perubahan itu mengganggu dan merusak sistem-sistem kehidupan lain yang sudah mapan, atau bahkan dengan perubahan itu kemudian timbul ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat. Dengan demikian kita mengetahui bahwa perubahan dalam masyarakat itu menimbulkan dua keadaan, bersifat kondusif atau bersifat destruktif; tanpa mengurangi arti pentingnya proses-proses perubahan yang bersifat kondusif, untuk selanjutnya kita akan lebih berkonsentrasi pada masalah-masalah yang timbul akibat perubahan kebudayaan.

a. Masalah perubahan akibat adanya kontak dengan unsur-unsur kebudayaan asing

Akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi dalamkebudayaan sebagai akibat adanya kontak antar kebudayaan yangberlangsung lama. Hal itu terjadi apabila ada kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda saling berhubungan secara langsung dan intensif. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perubahan-perubahan besar pada pola kebudayaan pada salah satu kelompok atau keduanya. Perubahan kebudayaan akibat adanya proses akulturasi tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena ada unsur-unsur kebudayaan yang masih bertahan, masyarakatpun ada yang menerima sebagian atau mengadakan penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang baru. Sejarah panjang perjalanan hidup masyarakat Indonesia ditandakan dengan banyaknya berhubungan dengan masyarakat asing seperti Cina, India, Persia, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang; keberadaanmereka ternyata banyak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang kemudian beberapa darinya diadopsikan dalam budaya lokal.

Dalam proses kontak antara unsur-unsur budaya yang satu dan budaya yang lain, terjadilah saling mempengaruhi (interaksi) antara kebudayaan itu, dalam proses iteraksi itulah akan timbul permasalahan tentang perubahan kebudayaan, yaitu makin melemahnya nilai-nilai budaya sendiri. Begitu juga apabila interaksi dengan budaya asing sangat kuatpadahal sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian budaya bangsa kita. Dalam konteks modernisasi, suatu keadaan yang sarat dengan peniruan gaya hidup asing, karena orang ingin disebut modern maka mereka tidak segan-segan untuk meniru gaya hidup masyarakat Barat, walau mungkin untuk sebagian besar masyarakat nilai-nilainya dianggap bertentangan.

b. Bentuk Kontak dengan Budaya Asing

Adanya kontak antar kebudayaan, yaitu antara budaya Indonesia dengan budaya asing yang berlangsung selama ini telah membawa perubahan besar, kontak mana terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung seperti melalui pendudukan pada masa-masa sebelum kemerdekaan, politik, pendidikan, kerjasama ekonomi dan pertahanan, ataupun pariwisata. Sebagi contoh, ketika saluran diplomatik duanegara atau lebih telah dibuka, maka akan terjadilah hubungan sosial secara langsung. Sarana-sarana komunikasi seperti media cetak, radio, tape, Televisi, internet serta berbagai audio-visual lainnya merupakan kontak tidak langsung.

Hubungan sosial dapat berupa kedatangan parawisatawan, yang kemudian mereka menunjukkan kebiasaan–kebiasaannya, dengan berdansa ketika berada di tempat hiburan, menggunakan pakaian minim ketika di pantai, atau berperilaku yag terkadang kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Tempat wisata pada umumnya di huni oleh masyarakat yang  masih sederhana, budaya penduduk setempat berbeda dengan budaya wisatawan, begitu pula dengan perilakunya. Pertemuan antar dua kebudayaan itu memungkinkan terjadinya proses penerobosan (penetrasi) kebudayaan. Penetrasi (penerobosan) kebudayaan adalah suatu unsur atau kompleks unsur kebudayaan asing yang mempengaruhi kebudayaan setempat sedemikian intensifnya, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan besar dari kebudayaan yang bersangkutan, proses ini terdiri dari duamacam bentuk, yaitu :

Penetrasi pasifique

Adalah suatu bentuk penetrasi yang biasanya dilakukan oleh pedagang dan penyebar agama, misalnya masuknya pengaruh Hindu, Budha, Islam , dan Kristen ke Indonesia.

Penetrasi Violente

Adalah bentuk penetrasi kebudayaan yang dilakukan melalui penaklukan atau penjajahan. Contohnya penjajahan orang-orang Eropa di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

Penetrasi tersebut dapat menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Penetrasi kebudayaan yang positif, misalnya usaha untuk saling berkomunikasi dan berusaha mempelajari bahasa internasional. Penetrasi kebudayaan yang negatif, misalnya menirtu kebiasa-kebiasaan pendatang, seperti meniru perilaku seks bebas. Pada dasarnya dampak positif maupun negatif dari penetrasi kebudayaan adalah sangat logis karena dalam pariwisata misalnya, pendatang (tamu-turis) harus dilayani dengan sebaik-baiknya, akibatnya norma-norma yang biasa digunakan cenderung menjadi longgar.

Hubungan melalui kontak secara tidak langsung pada masa ini agaknya lebih dominan dari bentuk yang langsung, hal ini disebabkan karena medianya lebih mudah untuk terjadi; kemajuan teknologi dan telekomunikasi seolah-olah telah menghilangkan jarak antar wilayah, antar bangsa, dan antara negara yang menurut Michael Haralamos dan Marthin Holborn disebut sebagai globalisasi, yaitu suatu proses yang didalamnya batas-batas negara menjadi luluh (hilang) dan tidak penting lagi dalam kehidupan sosial.

Faktor penyebab berkurangnya arti penting batas-batas negara yaitu :

* Meningkatnya perdagangan internasional

* Kemajuan sistem komunikasi dan alat perhubungan, dan

* Pariwisata

Dengan adanya era globalisasi, kejadian penting di seluruh pelosok dunia dapat diketahui secara cepat melalui jaringan komunikasi yang sedemikian rumit, seperti pendayagunaan satelit. Saat ini kita tidak banyak menemui kesulitan untuk melakukan hubungan dalam wilayah yang sangat jauh maupun wilayah terpencil. Selain melalui jaringan komunikasi, saluran globalisasi dapat terjadi melalui media cetak, elektronik, pariwisata internasional, dan migrasi internasional.

Dengan adanya kemajuan yang sangat pesat di segala aspek, maka semua orang membutuhkan informasi. Kebutuhan informasi yang demikian besar pada satu fihak akan mempengaruhi fihak lain,dimana fihak lainpun akan memanfaatkannya sehingga keduanya akan saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut akan masuk secara perlahan-lahan yang akhirnya akan membentuk sejumlah pengertahuan yang memiliki nilai berbeda dengan pengetahuan yang ada di lingkungannnya. Misalnya melalui media massa dan media elektronika, iklan produk yang berasal dari luar negeri akan berpengaruh pada sikap konsumerisme masyarakat, begitu pula dengan tayangan-tayangan film-film dari luar negeri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa kita dapat mempengaruhi sistem nilai-nilai sosial-budaya setempat.

Daftar Pustaka

Berghe, van den, Pierre, (1967). Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis, dalam N.J. Demerath III et.al.eds., System, Change, and Conflict, The Free Press, New York, Collier-McMillan limited, London.

Boeke, Johanes. (1982). Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda; dalam: Sayogyo,. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Jakarta: Yayasan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Frederick,W.H-Soeroto,S. ed. (1984). Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Revolusi; Jakarta: LP3ES.

Furnivall, J.S., (1967), Netherlands India: A Study of Plural Economy, Cambridge at The University Press.

…….. , (1956), Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India, New York University Press.

Geertz, Clifford. (1989). Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa (terj.), Jakarta. Dunia Pustaka Jaya.

Geertz, Hildred. (1981). Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia (terj.), Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FS UI.

Keesing, Roger M. (1992). Antropologi Budaya,Suatu Perspektif Kontemporer (terj.); Jakarta: Penerbit Erlangga.

Koentjaraningrat. (1993). Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

……. (1996). Pengantar Antropologi; Jakarta: Rineka Cipta

Lawang, Robert. (1985). Sistem Sosial di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Kurunika Universitas Terbuka.

Linton, Ralph. (1963). The Study of Man, (terj). Bandung: Jemmars.

Mutakin,Awan-Pasya G Kamil.(2000). Masyarakat Indonesia dalam Dinamika, Bandung: Buana Nusa.

Nasikun. (1993). Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sanderson, (2000) Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Saripudin, Didin (2005). Mobilitas dan Perubahan Sosial, Bandung. Penerbit : Masagi Foundation,

Soekanto, Soerjono. (1979). Sosiologi Suatu Pengantar; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (1983). Beberapa Teori Sosiologi Tentang Sturktur Sosial, Jakarta: CV Rajawali

Soemardjan, Selo-Soemardi, (1974). Setangkai Bunga Sosiologi; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sunarto, Kamanto. (2004). Pengantar Sosiologi, Penerbitan : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.